Kebijakan dan Kedudukan

Kebijakan

Guna mencapai tujuan dan sasaran dituangkan dalam beberapa arah kebijakan yang disertai dengan rencana operasionalisasinya ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:

  1. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
  2. Melaksanakan proses penataan dan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi.
  3. Menerapkan Penghargaan dan Sanksi (reward dan punishment).
  4. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara lebih berkualitas.
  5. Mengembangkan sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dengan meningkatkan sarana dan prasarana.
Kedudukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  adalah unsur pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Add Comment